kode klasifikasi arsip. Penggunaan kode klasifikasi arsip YP. kode klasifikasi arsip

 
Penggunaan kode klasifikasi arsip YPkode klasifikasi arsip 1 KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN 000

uraian informasi Arsip; f. Kode klasifikasi adalah tanda yang terdiri dari angka (ada juga yang terdiri dari huruf dan angka) untuk membedakan antara beberapa masalah yang terdapat dalam pola klasifikasi arsip. 34 Pemusnahan Arsip. penyesuaian materi, mengenai kode klasifikasi arsip, sehingga Peraturan Menteri Sosial Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia perlu diganti; a. KM. a. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 tentang Klasifikasi Arsip Di Lingkungan. Penentuan kode dengan menggunakan kode klasifikasi arsip dilakukan cara sebagai berikut: 8. a. Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan 3. 5. Kode klasifikasi arsip disusun sebagai sarana penataan arsip di lingkungan Kementerian Kesehatan mulai dari penciptaan, pengendalian, penyimpanan, penemuan kembali,. Pasal 4 (1) Pendanaan pelaksanaan. 427,. Password. Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar burung garuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. 12. KU KEUANGAN 00 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ APBN-P 01 Ketetapan Pagu Indikatif/Sementara 02 Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan Komisi DPR-RI 03 Risalah Rapat Dengar Pendapat dengan DPR-RI kode Arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka. BENTUK DAN SUSUNAN 1. 2 3 4 Kepada Yth : Distribusi C. KODE KLASIFIKASI 000 UMUM 001 Lambang 001. POLA KLASIFIKASI SURAT KEMENTERIAN AGAMA Berdasarkan KMA Nomor 44 Tahun 2010 tentang. 1. B. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2010 tentang Pola Klasifikasi Arsip Kementerian Perumahan Rakyat UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 01 a Daftar Registrasi Ulang Mahasiswa Lama meliputi: KRS, KHS b Daftar Registrasi Mahasiswa Baru meliputi: KRS c Registrasi administrasi mahasiswa pindahan/pindah prodi/pindah jurusan/keluarHubungi Kami. 500 perekonomian g. 00. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2023. KU KEUANGAN 00 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ APBN-P 01 Ketetapan Pagu Indikatif/Sementara 02 Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan Komisi DPR-RI 03 Risalah. 01 audit tujuan tertentu ir. Daftar . 12. Kode klasifikasi adalah tanda yang terdiri dari angka (ada juga yang terdiri dari huruf dan angka) untuk membedakan antara beberapa masalah yang terdapat dalam pola. Sedangkan isi berkas memuat Nomor berkas, Nomor item arsip, Kode klasifikasi, Uraian informasi arsip,tanggal,jJumlah, dan. METADATA PERATURAN. 2 Usulan Permintaan Formasi ke ada Men an dan Ka. Urusan Penanaman Modal; 6. 43 Tahun 2009 adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta penyusutan. Naskah Dinas adalah komunikasi tulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan. KODE SURAT - KLASIFIKASI PENGKODEAN SURAT: Unknown No comments. Nomor. Nomor. BN. 00. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatSebagaimana diketahui bahwa Permendagri 83 Tahun 2022 tentang kode klasifikasi arsip adalah pedoman bagi instansi pemerintah dalam pengelolaan arsip dinamis agar terjadi sinkronisasi informasi kearsipan antara kementerian dan pemerintah daerah dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. E. Tipe Dokumen. Permendikbud No. 2) memasukan folder kedalam box arsip dan disusun secara vertikal. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Naskah Dinas adalah komunikasi tulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan. 3 Penyusunan Prosedur Kerja OT. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2022 menyatukan tipe dokumen, tujuan, dan cara menyeluruh klasifikasi arsip kementerian hukum dan hak asasi. 2. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. Alat : a. KODE KLASIFIKASI ARSIP KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 000 UMUM 000. klasifikasi arsip. Kode arsip adalah tanda pengenal urusan arsip dari klasifikasi sebagai penuntun ke tempat arsipnya, pada umumnya berbentuk angka, huruf atau keduanya. Status. (2) Kode komponen digunakan untuk menambah penjelasan pencipta arsip. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kode Klasifikasi Arsip Komisi Yudisial Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kode Klasifikasi Arsip Komisi Yudisial ini. Tata Naskah Dinas, adalah pengaturan tentang jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan. keterangan. Urusan Pertanian; 2. Pencarian Kode Klasifikasi adalah layanan online yang memungkinkan Anda untuk mencari kode klasifikasi statistik berdasarkan kata kunci atau deskripsi. 101 - 101. Peraturan Perundang-Undangan. 1 53. There are no reviews yet. ABSTRAK: bahwa untuk memberdayakan arsip dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien serta tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bukti akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja. Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. Peraturan Bupati Rembang Nomor 031 Tahun 2006 dan Lampiran III Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 dicabut. 8nsur Kode Klasifikasi Kode berfungsi sebagai alat untuk membantu dalam menghubungkan urutan masalah dalam skema klasifikasi. 1 Usulan dari Unit Kera 01. 12. Pedoman Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi kode-kode dalam bentuk numerik yang disusun berdasarkan masalah, yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat. kode Arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka. 5,Penghargaan Secara Adat 0. Kode Klasifikasi Arsip berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan,. Bagian Kedua Pengurusan Surat Di Lingkungan Pemerintah DaerahA. Judul. BN. tingkat perkembangan: diisi asli, fotocopy, pertinggal,. Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat menggunakan kode Klasifikasi Arsip dalam bentuk gabungan huruf (alfabetis) dan angka (numerik). Pemberkasan berdasarkan klasifikasi arsip di lingkungan pencipta arsip; 2. 51 -. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. Klasifikasi Kode Surat Dinas 100PEMERINTAH Meliputitatapraja,Legislatif,Judikatif,HubunganLuarNegri. KLASIFIKASI KODE SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 78 TAHUN 2012 TENTANG DEWAN PIMPINAN PUSAT. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Klasifikasi Arsip Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kode Klasifikasi Arsip Komisi Yudisial Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kode Klasifikasi Arsip Komisi Yudisial ini. Tipe Dokumen. Kode Etik Pegawai Imigrasi; Catur Tertib Pegawai Negeri Sipil; Panca Bhakti Insan Imigrasi; Mars Imigrasi; Panduan Logo Imigrasi;. Pasal 4 Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaks ud dalam Pasal 3 terdiri atas unsur: a. PR. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 ini ditetapkan dengan pertimbangan. 01 evaluasi ir. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-1596/K/SU/2011 Tentang Uraian Jabatan Struktural , Jabatan Fungsional Tertentu, dan Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pengawasan. 24. Tahun : diisi tahun yang tercantum dalam arsip 5. kode klasifikasi arsip 1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. -Arsip. Related Papers. White board ; d. PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG : No Panggil-Singkatan Jenis: Perbup: Tempat Terbit: Deli Serdang: Penerbit: DINAS ARSIP: Deskripsi Fisik-Sumber: Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 19: Subjek: DINAS ARSIP: Isbn. 6 Perancangan Skema Klasifikasi Dan Tesaurus ⚫ 3. MEMUTUSKAN . 2 Pembangunan OT. Jumlah g. KODE KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA A. 43. Tunjuk silang, digunakan apabila: a. 2020. Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, serta Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Sosial UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. (2) Kode Arsip sebagaimana ayat (1) menjadi tanda pengenal masalah sesuai tugas dan fungsi unit kerja serta berfungsi sebagai dasar dalam pemberkasan dan penataan Arsip. Kode pembantu meliputi: 01 Perencanaan 02 Penelitian 03 Pendidikan 04. : Indonesia. ATI NURHAYATI. Kode Klasifikasi dan Penerapannya Unsur Kode Klasifikasi Kode berfungsi sebagai alat untuk membantu dalam menghubungkan urutan masalah dalam skema klasifikasi. bahwa untuk melaksanakan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah. Download Peraturan. Bogor. peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 55 tahun 2016 tentang klasifikasi arsip kementerian hukum dan hak asasi manusia. Pasal 16 (1) Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14PENYUSUNAN KLASIFIKASI ARSIP. Email. Website Resmi Informasi Hukum KPU. c. Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari angka 000 sampai dengan angka 900, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. PERBUP NO. 28 DESEMBER 2012. 00 KEPEGAWAIAN KP. Kementerian Komunikasi dan Informatika: Nomor Peraturan: 3: Jenis / Bentuk Peraturan: Pedoman Menteri. Langsung ke isi. bahwa sesuai dengan pelaksanaan Pasal 374 ayat (2) huruf a Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Link Terkait. ac. pengarah, menentukan Unit Pengolah berdasarkan isi surat atau. FUNGSI FASILITATIFAR. Klasifikasi Arsip Fasilitatif adalah klasifiasi yang berkaitan dengan tugas penunjang. Kode KKK. 31 Jadwal Retensi Arsip. 2. 1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi T. KODE KLASIFIKASI 1. 2 Perjalanan Dinas DPRD 000. Pasal 4 (1) Pendanaan pelaksanaan. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2022 TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Uraian informasi arsip e. MBU. Pengelolaan arsip dinamis menurut Undang-undang No. (3) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanda pengenal urusan sesuai tugas dan fungsi Unit Kerja Kearsipan serta berfungsi42. 1. | Klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kode klasifikasi arsip dalam bentuk gabungan bumf dan angka. Klasifikasi arsip bertujuan untuk mengelompokkan arsip yang urusan/masalahnya sama ke dalam satu berkas secara logis dan sistematis, sehingga memudahkan penyimpanan dan penemuan. Bagian Ketiga Penggunaan KodeKlasifIkasi Pasal6 (1) Setiaparsipyangtercipta wajibdiklasifikasikan dengan menggunakan kode klasifIkasiberdasarkan fungsi, kegiatan, dan transaksinya. Judul. Klasifikasi Keamanan Arsip, memuat informasi Biasa/Umum/Terbuka, Terbatas, dan Rahasia. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatNOMOR KP 1958 TAHUN 2018 TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. unit pengolah. 159/UM. 1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)/ Master Plan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang. Dengan demikian akan terhindar dari kesimpangsiuran. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip T. Tahun Produk. uraian informasi Arsip; e. Pasal 4 (1) Pendanaan pelaksanaan. RINCIAN KODE KLASIFIKASI DAN INDEKS KAITAN. klasifikasi keamanan; d. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi. Diunduh: 213 Kali. NOMOR INDEKS SURAT DINAS,Kode klasifikasi Arsip Disusun Oleh : Ahmad Satibi (Sekretaris Desa Malangsari) Lanjuatn 1 Lampiran Peraturan Bupati Karawang Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Karawang RINCIAN KODE KLASIFIKASI DAN INDEKS KAITAN 000 UMUM 500 PEREKONOMIAN 100. Nomor item arsip c. E. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip di lingkungan Komisi Yudisial. (3) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:. Judul/Subjek. arsip fasilitatif kode klasifikasi jenis arsip/ kelompok arsip ir inspektorat utama ir. Mohon ijin file tentang Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah dilingkungan Kemenkes RI. Pasal 4 Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaks ud dalam Pasal 3 terdiri atas unsur: a. kode klasifikasi arsip 1. 01. Keberhasilan pemberian Kode Klasifikasi, diperlukan kecermatan dan keterampilan kerja dalam menafsirkan masalah-masalah yang utama dalam klasifikasi tersebut. 01 Rencana Strategis Naskah -naskah yang berkaitan dengan Rencana Strategis (Renstra), dimulai dari pengumpulan data, pengolahan sampai dengan penetapan 01. kode klasifikasi; c. 8. Peraturan Perundang-undangan.